Selasa, 02 April 2013

Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013

Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II tahun 2013, Daftar tenaga honorer dimaksud adalah Tenaga Honorer Kategori I yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), sehingga dimasukkan menjadi Tenaga Honorer II. Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh unit kerja adalah sbb:

1. Segera melakukan pengecekan kembali terhadap identitas Tenaga Honorer Kategori II tersebut.
2. Mengumumkan secara serentak nama-nama Tenaga Honorer Kategori II melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan media online, dengan mencantumkan persyaratan bahwa tenaga honorer kategori II dapat diangkat menjadi CPNS apabila:
  • Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
  • Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus- menurus pada unit kerja;
  • Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD;
  • Bekerja pada instansi pemerintah;
  • Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB);Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Segera menyampaikan hasil verifikasi yang telah diberi paraf pada setiap data dan distempel dinas, dan pengaduan/sanggahan/ keberatan dari masyarakat (apabila ada). Mohon laporan tersebut disampaikan pada Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud, melalui alamat email ropeg@kemdikbud.go.id paling lambat tanggal 19 April 2013.
Dari situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Berikut Nama Tenaga Honorer yang masuk KATEGORI II :

Daftar Tenaga Honorer 2013 | Hasil Pengumuman Tenaga Honorer 2013

NO & NAMA INSTANSI
1
Pemerintah Provinsi N. Aceh Darussalam
2
Pemerintah Kab. Aceh Besar
3
Pemerintah Kab. Pidie
4
Pemerintah Kab. Aceh Utara
5
Pemerintah kab. Aceh Timur
6
Pemerintah kab. Aceh Selatan
7
Pemerintah Kab. Aceh Barat
8
Pemerintah Kab. Aceh Tengah
9
Pemerintah kab. Aceh Tenggara
10
Pemerintah Kab. Simeulue
11
Pemerintah kab. Bireuen
12
Pemerintah Kab. Aceh Singkil
13
Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
14
Pemerintah Kab. Gayo Lues
15
Pemerintah kab. Aceh Tamiang
16
Pemerintah Kab. Nagan Raya
17
Pemerintah Kab. Aceh Jaya
18
Pemerintah Kab. Bener Meriah
19
Pemerintah Kab. Pidie Jaya
20
Pemerintah Kota Sabang
21
Pemerintah Kota Banda Aceh
22
Pemerintah Kota Langsa
23
Pemerintah Kota Lhokseumawe
24
Pemerintah Kota Subulussalam
25
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
26
Pemerintah Kab. Deli Serdang
27
Pemerintah Kab. Karo
28
Pemerintah Kab. Langkat
29
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
30
Pemerintah Kab. Simalungun
31
Pemerintah Kab. Labuhan Batu
32
Pemerintah Kab. Dairi
33
Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
34
Pemerintah kab. Tapanuli Selatan
35
Pemerintah Kab. Asahan
36
Pemerintah Kab. Nias
37
Pemerintah Kab. Toba Samosir
38
Pemerintah Kab. Mandiling Natal
39
Pemerintah Kab Nias Selatan
40
Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
41
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
42
Pemerintah kab. Samosir
43
Pemerintah Kab Serdang Bedagai
44
Pemerintah Kab. Padang Lawas
45
Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
46
Pemerintah Kab. Batubara
47
Pemerintah Kab. Labuan Batu Selatan
48
Pemerintah Kab. Labuan Batu Utara
49
Pemerintah Kab. Nias Barat
50
Pemerintah Kab. Nias Utara
51
Pemerintah Kota Medan
52
Pemerintah Kota Tebing Tinggi
53
Pemerintah Kota Binjai
54
Pemerintah Kota Pematang Siantar
55
Pemerintah Kota Tanjung Balai
56
Pemerintah Kota Sibolga
57
Pemerintah Kota Padang Sidimpuan
58
Pemerintah Kota Gunung Sitoli
59
Pemerintah Provinsi Riau
60
Pemerintah Kab. Kampar
61
Pemerintah Kab. Bengkalis
62
Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
63
Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
64
Pemerintah Kab. Pelalawan
65
Pemerintah kab. Rokan Hulu
66
Pemerintah kab. Rokan Hilir
67
Pemerintah Kab. Siak
68
Pemerintah kab. Kuantan Singingi
69
Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
70
Pemerintah Kota Pekanbaru
71
Pemerintah Kota Dumai
72
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
73
Pemerintah Kab. Agam
74
Pemerintah Kab. Pasaman
75
Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
76
Pemerintah Kab. Solok
77
Pemerintah Kab. Padang Pariaman
78
Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
79
Pemerintah Kab. Tanah Datar
80
Pemerintah Kab. Sijunjung
81
Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
82
Pemerintah Kab. Solok Selatan
83
Pemerintah Kab. Damasraya
84
Pemerintah Kab. Pasaman Barat
85
Pemerintah Kota Bukit Tinggi
86
Pemerintah Kota Padang Panjang
87
Pemerintah Kota Sawah Lunto
88
Pemerintah Kota Solok
89
Pemerintah Kota Padang
90
Pemerintah Kota Payakumbuh
91
Pemerintah Kota Pariaman
92
Pemerintah Provinsi Jambi
93
Pemerintah Kab. Batang Hari
94
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
95
Pemerintah Kab. Bungo
96
Pemerintah Kab. Merangin
97
Pemerintah Kab. Kerinci
98
Pemerintah Kab. Sarolangun
99
Pemerintah Kab. Tebo
100
Pemerintah Kab. Muaro Jambi
101
Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
102
Pemerintah Kota Jambi
103
Pemerintah Kota Sungai Penuh
104
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
105
Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
106
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
107
Pemerintah Kab. Muara Enim
108
Pemerintah Kab. Lahat
109
Pemerintah Kab. Musi Rawas
110
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
111
Pemerintah Kab. Banyuasin
112
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
113
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
114
Pemerintah Kab. Ogan Ilir
115
Pemerintah Kab. Empat Lawang
116
Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Utara
117
Pemerintah Kota Palembang
118
Pemerintah Kota Pagar Alam
119
Pemerintah Kota Lubuk Linggau
120
Pemerintah Kota Prabumulih
121
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
122
Pemerintah Kab. Bangka
123
Pemerintah Kab. Belitung
124
Pemerintah Kab. Bangka Barat
125
Pemerintah Kab. Bangka Tengah
126
Pemerintah Kab. Bangka Selatan
127
Pemerintah Kab. Belitung Timur
128
Pemerintah Kota Pangkal Pinang
129
Pemerintah Provinsi Bengkulu
130
Pemerintah Kab. Bengkulu Utara
131
Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
132
Pemerintah Kab. Rejang Lebong
133
Pemerintah Kab. Kaur
134
Pemerintah Kab. Seluma
135
Pemerintah Kab. Muko-Muko
136
Pemerintah Kab. Kepahiang
137
Pemerintah Kab. Lebong
138
Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
139
Pemerintah Kota Bengkulu
140
Pemerintah Provinsi Lampung
141
Pemerintah Kab. Lampung Selatan
142
Pemerintah Kab. Lampung Tengah
143
Pemerintah Kab. Lampung Utara
144
Pemerintah Kab. Lampung Barat
145
Pemerintah Kab. Tulang Bawang
146
Pemerintah Kab. Tanggamus
147
Pemerintah Kab. Way Kanan
148
Pemerintah Kab. Lampung Timur
149
Pemerintah Kab. Pesawaran
150
Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
151
Pemerintah Kab. Pringsewu
152
Pemerintah Kab. Mesuji
153
Pemerintah Kota Metro
154
Pemerintah Kota Bandar Lampung
155
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
156
Pemerintah Kab. Kepulauan Seribu
157
Pemerintah Kota Jakarta Selatan
158
Pemerintah Kota Jakarta Timur
159
Pemerintah Kota Jakarta Pusat
160
Pemerintah Kota Jakarta Barat
161
Pemerintah Kota Jakarta Utara
162
Pemerintah Propinsi Jawa Barat
163
Pemerintah Kab. Bogor
164
Pemerintah Kab. Sukabumi
165
Pemerintah Kab. Cianjur
166
Pemerintah Kab. Bekasi
167
Pemerintah Kab. Karawang
168
Pemerintah Kab. Purwakarta
169
Pemerintah Kab. Subang
170
Pemerintah Kab. Bandung
171
Pemerintah Kab. Sumedang
172
Pemerintah Kab. Garut
173
Pemerintah Kab. Tasikmalaya
174
Pemerintah Kab. Ciamis
175
Pemerintah Kab. Cirebon
176
Pemerintah Kab. Kuningan
177
Pemerintah Kab. Indramayu
178
Pemerintah Kab. Majalengka
179
Pemerintah Kab. Bandung Barat
180
Pemerintah Kota Bandung
181
Pemerintah Kota Bogor
182
Pemerintah Kota Sukabumi
183
Pemerintah Kota Cirebon
184
Pemerintah Kota Bekasi
185
Pemerintah Kota Depok
186
Pemerintah Kota Cimahi
187
Pemerintah Kota Tasikmalaya
188
Pemerintah Kota Banjar
189
Pemerintah Propinsi Banten
190
Pemerintah Kab. Serang
191
Pemerintah Kab. Pandeglang
192
Pemerintah Kab. Lebak
193
Pemerintah Kab. Tangerang
194
Pemerintah Kota Tangerang
195
Pemerintah Kota Cilegon
196
Pemerintah Kota Serang
197
Pemerintah Kota Tangerang Selatan
198
Pemerintah Propinsi D I Yogyakarta
199
Pemerintah Kab. Bantul
200
Pemerintah Kab. Sleman
201
Pemerintah Kab. Gunung Kidul
202
Pemerintah Kab. Kulon Progo
203
Pemerintah Kota Yogyakarta
204
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
205
Pemerintah Kab. Semarang
206
Pemerintah Kab. Kendal
207
Pemerintah Kab. Demak
208
Pemerintah Kab. Grobogan
209
Pemerintah Kab. Pekalongan
210
Pemerintah Kab. Batang
211
Pemerintah Kab. Tegal
212
Pemerintah Kab. Brebes
213
Pemerintah Kab. Pati
214
Pemerintah Kab. Kudus
215
Pemerintah Kab. Pemalang
216
Pemerintah Kab. Jepara
217
Pemerintah Kab. Rembang
218
Pemerintah Kab. Blora
219
Pemerintah Kab. Banyumas
220
Pemerintah Kab. Cilacap
221
Pemerintah Kab. Purbalingga
222
Pemerintah Kab. Banjarnegara
223
Pemerintah Kab. Magelang
224
Pemerintah Kab. Temanggung
225
Pemerintah Kab. Wonosobo
226
Pemerintah Kab. Purworejo
227
Pemerintah Kab. Kebumen
228
Pemerintah Kab. Klaten
229
Pemerintah Kab. Boyolali
230
Pemerintah Kab. Sragen
231
Pemerintah Kab. Sukoharjo
232
Pemerintah Kab. Karanganyar
233
Pemerintah Kab. Wonogiri
234
Pemerintah Kota Semarang
235
Pemerintah Kota Salatiga
236
Pemerintah Kota Pekalongan
237
Pemerintah Kota Tegal
238
Pemerintah Kota Magelang
239
Pemerintah Kota Surakarta
240
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
241
Pemerintah Kab. Gresik
242
Pemerintah Kab. Mojokerto
243
Pemerintah Kab. Sidoarjo
244
Pemerintah Kab. Jombang
245
Pemerintah Kab. Sampang
246
Pemerintah Kab. Pamekasan
247
Pemerintah Kab. Sumenep
248
Pemerintah Kab. Bangkalan
249
Pemerintah Kab. Bondowoso
250
Pemerintah Kab. Situbondo
251
Pemerintah Kab. Banyuwangi
252
Pemerintah Kab. Jember
253
Pemerintah Kab. Malang
254
Pemerintah Kab. Pasuruan
255
Pemerintah Kab. Probolinggo
526
Pemerintah Kab. Lumajang
257
Pemerintah Kab. Kediri
258
Pemerintah Kab. Tulung Agung
259
Pemerintah Kab. Nganjuk
260
Pemerintah Kab. Trenggalek
261
Pemerintah Kab. Blitar
262
Pemerintah Kab. Madiun
263
Pemerintah Kab. Ngawi
264
Pemerintah Kab. Magetan
265
Pemerintah Kab. Ponorogo
266
Pemerintah Kab. Pacitan
267
Pemerintah Kab. Bojonegoro
268
Pemerintah Kab. Tuban
269
Pemerintah Kab. Lamongan
270
Pemerintah Kota Surabaya
271
Pemerintah Kota Mojokerto
272
Pemerintah Kota Malang
273
Pemerintah Kota Pasuruan
274
Pemerintah Kota Probolinggo
275
Pemerintah Kota Blitar
276
Pemerintah Kota Kediri
277
Pemerintah Kota Madiun
278
Pemerintah Kota Batu
279
Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat
280
Pemerintah Kab. Sambas
281
Pemerintah Kab. Sanggau
282
Pemerintah Kab. Sintang
283
Pemerintah Kab. Pontianak
284
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
285
Pemerintah Kab. Ketapang
286
Pemerintah Kab. Bengkayang
287
Pemerintah Kab. Landak
288
Pemerintah Kab. Melawi
289
Pemerintah Kab. Sekadau
290
Pemerintah Kab. Kubu Raya
291
Pemerintah Kab. Kayong Utara
292
Pemerintah Kota Pontianak
293
Pemerintah Kota Singkawang
294
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah
295
Pemerintah Kab. Kapuas
296
Pemerintah Kab. Barito Utara
297
Pemerintah Kab. Barito Selatan
298
Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
299
Pemerintah Kab. kotawaringin Barat
300
Pemerintah Kab. Pulang Pisau
301
Pemerintah Kab. Gunung Mas
302
Pemerintah Kab. Lamandau
303
Pemerintah Kab. Sukamara
304
Pemerintah Kab. Murung Raya
305
Pemerintah Kab. Katingan
306
Pemerintah Kab. Seruyan
307
Pemerintah Kab. Barito Timur
308
Pemerintah Kota Palangkaraya
309
Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan
310
Pemerintah Kab. Banjar
311
Pemerintah Kab. Tanah Laut
312
Pemerintah Kab. Tapin
313
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
314
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
315
Pemerintah Kab. Barito Kuala
316
Pemerintah Kab. Tabalong
317
Pemerintah Kab. Kotabaru
318
Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
319
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
320
Pemerintah Kab. Balangan
321
Pemerintah Kota Banjarmasin
322
Pemerintah kota Banjar Baru
323
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
324
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
325
Pemerintah Kab. Paser
326
Pemerintah Kab. Bulungan
327
Pemerintah Kab. Berau
328
Pemerintah Kab. Malinau
329
Pemerintah Kab. Nunukan
330
Pemerintah Kab. Kutai Barat
331
Pemerintah Kab. Kutai Timur
332
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
333
Pemerintah Kab. Tana Tidung
334
Pemerintah Kota Samarinda
335
Pemerintah Kota Balikpapan
336
Pemerintah Kota Bontang
337
Pemerintah Kota Tarakan
338
Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
339
Pemerintah Kab. Minahasa
340
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
341
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
342
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
343
Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
344
Pemerintah Kab. Minahasa Utara
345
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
346
Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
347
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
348
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
349
Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
350
Pemerintah Kota Manado
351
Pemerintah Kota Bitung
352
Pemerintah Kota Tomohon
353
Pemerintah Kota KotaMobagu
354
Pemerintah Propinsi Gorontalo
355
Pemerintah Kab. Gorontalo
356
Pemerintah Kab. Boalemo
357
Pemerintah Kab. Pohuwato
358
Pemerintah Kab. Bone Bolango
359
Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
360
Pemerintah Kota Gorontalo
361
Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah
362
Pemerintah Kab Poso
363
Pemerintah Kab. Donggala
364
Pemerintah Kab. Toli-Toli
365
Pemerintah Kab. Banggai
366
Pemerintah Kab. Buol
367
Pemerintah Kab. Morowali
368
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
369
Pemerintah Kab. Parigi Moutong
370
Pemerintah Kab. Tojo Una Una
371
Pemerintah Kab. Sigi
372
Pemerintah Kota Palu
373
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan
374
Pemerintah Kab. Pinrang
375
Pemerintah Kab. Gowa
376
Pemerintah Kab. Wajo
377
Pemerintah Kab. Bone
378
Pemerintah Kab. Tana Toraja
379
Pemerintah Kab. Maros
380
Pemerintah Kab. Luwu
381
Pemerintah Kab. Sinjai
382
Pemerintah Kab. Bulukumba
383
Pemerintah Kab. Bantaeng
384
Pemerintah Kab. Jeneponto
385
Pemerintah Kab. Selayar
386
Pemerintah Kab. Takalar
387
Pemerintah Kab. Barru
388
Pemerintah Kab. Sindenreng Rappang
389
Pemerintah Kab. Pangkajene & Kepulauan
390
Pemerintah Kab. Soppeng
391
Pemerintah Kab. Enrekang
392
Pemerintah Kab. Luwu Utara
393
Pemerintah Kab. Luwu Timur
394
Pemerintah Kab. Toraja Utara
395
Pemerintah Kota Makassar
396
Pemerintah Kota Pare-Pare
397
Pemerintah Kota Palopo
398
Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
399
Pemerintah Kab. Konawe
400
Pemerintah Kab. Buton
401
Pemerintah Kab. Muna
402
Pemerintah Kab. Kolaka
403
Pemerintah Kab. Konawe Selatan
404
Pemerintah Kab.Kolaka Utara
405
Pemerintah Kab. Bombana
406
Pemerintah Kab. Wakatobi
407
Pemerintah Kab. Kolaka Timur
408
Pemerintah Kab. Buton Utara
409
Pemerintah Kab. Konawe Utara
410
Pemerintah Kota Kendari
411
Pemerintah Kota Baubau
412
Pemerintah Propinsi Bali
413
Pemerintah Kab. Buleleng
414
Pemerintah Kab. Jembrana
415
Pemerintah Kab. Klungkung
416
Pemerintah Kab. Gianyar
417
Pemerintah Kab. Karang Asem
418
Pemerintah Kab. Bangli
419
Pemerintah Kab. Badung
420
Pemerintah Kab. Tabanan
421
Pemerintah Kota Denpasar
422
Pemerintah Propinsi NTB
423
Pemerintah Kab. Lombok Barat
424
Pemerintah Kab. Lombok Tengah
425
Pemerintah Kab. Lombok Timur
426
Pemerintah Kab. Bima
427
Pemerintah Kab. Sumbawa
428
Pemerintah Kab. Dompu
429
Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
430
Pemerintah Kab. Lombok Utara
431
Pemerintah Kota Mataram
432
Pemerintah Kota Bima
433
Pemerintah Propinsi NTT
434
Pemerintah Kab. Kupang
435
Pemerintah Kab. Belu
436
Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
437
Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
438
Pemerintah Kab. Alor
439
Pemerintah Kab. Sikka
440
Pemerintah Kab. Flores Timur
441
Pemerintah Kab. Ende
442
Pemerintah Kab. Ngada
443
Pemerintah Kab. Manggarai
444
Pemerintah Kab. Sumba Timur
445
Pemerintah Kab. Sumba Barat
446
Pemerintah Kab. Lembata
447
Pemerintah Kab. Rote Ndao
448
Pemerintah Kab. Manggarai Barat
449
Pemerintah Kab. Manggarai Timur
450
Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
451
Pemerintah Kab. Nagekeo
452
Pemerintah Kab. Sumba Tengah
453
Pemerintah Kab. Sabu Raijua
454
Pemerintah Kota Kupang
455
Pemerintah Propinsi Maluku
456
Pemerintah Kab. Maluku Tengah
457
Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
458
Pemerintah Kab. Buru
459
Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat
460
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
461
Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
462
Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
463
Pemerintah Kab. Buru Selatan
464
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
465
Pemerintah Kota Ambon
466
Pemerintah Kota Tual
467
Pemerintah Propinsi Maluku Utara
468
Pemerintah Kab. Halmahera Barat
469
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
470
Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
471
Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
472
Pemerintah Kab. Halmahera Utara
473
Pemerintah Kab. Halamhera Timur
474
Pemerintah Kab. Pulau Morotai
475
Pemerintah Kota Ternate
476
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
477
Pemerintah Propinsi Papua
478
Pemerintah Kab. Jayapura
479
Pemerintah Kab. Biak Numfor
480
Pemerintah Kab. Kep. Yapen
481
Pemerintah Kab. Merauke
482
Pemerintah Kab. Jayawijaya
483
Pemerintah Kab. Nabire
484
Pemerintah Kab. Puncak Jaya
485
Pemerintah Kab. Paniai
486
Pemerintah Kab. Mimika
487
Pemerintah Kab. Boven Digoel
488
Pemerintah Kab. Mappi
489
Pemerintah Kab. Asmat
490
Pemerintah Kab. Yahukimo
491
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
492
Pemerintah Kab. Tolikara
493
Pemerintah Kab. Sarmi
494
Pemerintah Kab. Keerom
495
Pemerintah Kab. Waropen
496
Pemerintah Kab. Supiori
497
Pemerintah Kab. Mamberamo Raya
498
Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
499
Pemerintah Kab. Lani Jaya
500
Pemerintah Kab. Yalimo
501
Pemerintah Kab. Nduga
502
Pemerintah Kab. Dogiyai
503
Pemerintah Kab. Lanny Jaya
504
Pemerintah Kab. Puncak
505
Pemerintah Kab. Deiyai
506
Pemerintah Kab. Intan Jaya
507
Pemerintah Kota Jayapura
508
Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau
509
Pemerintah Kab. Bintan
510
Pemerintah Kab. Karimun
511
Pemerintah Kab. Natuna
512
Pemerintah Kab. Lingga
513
Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
514
Pemerintah Kota Batam
515
Pemerintah Kota Tanjung Pinang
516
Pemerintah Propinsi Papua Barat
517
Pemerintah Kab. Sorong
518
Pemerintah Kab. Sorong Selatan
519
Pemerintah Kab. Raja Ampat
520
Pemerintah Kab. Manokwari
521
Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
522
Pemerintah Kab. Teluk Wondama
523
Pemerintah Kab. Fak-fak
524
Pemerintah Kab. Kaimana
525
Pemerintah Kab. Tambrauw
526
Pemerintah Kab. Maybrat
527
Pemerintah Kota Sorong
528
Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat
529
Pemerintah Kab. Mamuju Utara
530
Pemerintah Kab. Mamuju
531
Pemerintah Kab. Mamasa
532
Pemerintah Kab. Polewali Mandar
533
Pemerintah Kab. Majene

Sekian dulu informasi tentang Daftar Tenaga Honorer Kategori II tahun 2013 | Hasil Pengumuman Tenaga Honorer 2013, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua,,,,,

31 komentar:

  1. adhi.adi89@yahoo.com27 Juni 2013 10.19

    Asw.,.,gimana ni pak Nasib kita2 yg sudah masuk ke k2...,.,.,Mohon sekira ny Bapak Pejabat Memperjuangkan Nasib kita2.,...,

    BalasHapus
  2. Sdh 1 tahun juga tidak ada kabr ttg SK CPNS kab.Raja Ampat.
    Kenapa...???

    BalasHapus
  3. Sdh 1 tahun juga tidak ada kabr ttg SK CPNS kab.Raja Ampat.
    Kenapa...???

    BalasHapus
  4. Wss... Kita berdo'a dan terus berusaha , mudah-mudahan untuk kedepannya bisa cepat di realisasikan,

    BalasHapus
  5. K2 pengangguran yang terselubung. Korban dr Sistem bernegara yg salah

    BalasHapus
  6. pemerintah kurang jeli terhadap pngangkatan cpns formasi honor, dikarenakan ada yg tidak pernah bkerja diangkat menjadi cpns, tu ud jlas salah besar

    BalasHapus
  7. Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar sumatra selatan, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 30 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah,namun teman saya memberikan no tlp Bpk EDI SUJITNO yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya untuk kenaikan golongan, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Nama dan nomor tes Alhamdulillah sayapun lulus tes tulisan dan tes wawancara, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar, Jadi apapun keadaan anda skarang jangan pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Dr.EDI SUJITNO SH,Msi Tlp:0823-18977712 Siapatau Beliau Masih Bisah Bantu.

    BalasHapus
  8. Bade rek nipu deui hati2 lah

    BalasHapus
  9. Semoga pengangkatan Honorer Kategori II Tahun 2013/2014 dilaksanakan secara adil oleh penjabat yang berwenang di setiap Daerah di seluruh Indonesia ini.

    BalasHapus
  10. Saya mengajar mulai tahun 2004,tapi karna faktor usia saya dikenakan dis kualifikasi pada data base,tolong pak pikirkan nasib guru honorer seperti saya ini.

    BalasHapus
  11. saya guru sdn 05 lubuk keliat kab ogan ilir sumsel.saya sedih sekali n prihatin dgn nasib km 161 k1 ogan ilir yang sdh dinyatakan lulus veripikasi k1 dan sdh tes urin km tidak dilantik dan di masukkan k2,tlng pak pikirkan nasib kami....

    BalasHapus
    Balasan
    1. b.john kendi
      saya guru honorer di sdn 02 sandai dari tahun 2001..dan masi aktif sampai sekarang saat ini saya masuk di data k2.saya mohon kepada pemerintah tlg perhatikan nasib kami sebagai honorer yg sudah lama mengapdi,,,terus terang kami hanya berdoa semoga pemerintah bisa membuka mata hati nya untuk kami yg sudah mengapdi sekian lama trima kasih,,,,,,,,,,,,,

      Hapus
  12. Tuhan tau wktu yg tepat untuk mmengangkat seseorang, so keep faith in God

    BalasHapus
  13. kalau 2005 sih belum jadi honorer...

    BalasHapus
  14. Assalamualaikum wr wb.. mohon bantuan kepada Bapak yang melakukan verifikasi honorer kategori II, Karna nama saya ( ASMAR CAN DARI KABUPATEN PASAMAN TIMUR UNIT KERJA SMPN 2 BONJOL ) tidak keluar di pengumuman Kategori II dikarnakan saya salah dalam pengisian formulirnya pada kolom No. 5 : Pendidikan pertama kali pada saat pengangkatan honorer di sekolah seseharusnya SLTP/SMP Lulus 2001, Tertulis SMA lulus 2005, Mohon kemurahan hati Bapak untuk membantu saya, Terima kasih

    BalasHapus
  15. mengapa saya tidak bisa melihat data kota batam, malahan keluar "404 - Komponen tidak ditemukan

    Anda tidak bisa mengunjungi halaman ini karena:

    Bookmark/Favorit yang sudah kadaluarsa
    Daftar mesin pencari untuk website ini sudah kadaluarsa
    Penulisan alamat salah
    Anda tidak memiliki hak akses ke halaman ini
    Sumber yang diminta tidak ditemukan.
    Error terjadi ketika prosess permintaan Anda.

    Silahkan coba salah satu halaman berikut:

    Halaman Depan

    Jika ada kesulitan, silahkan hubungi Administrator.

    BalasHapus
  16. ass ww, saya sudah 14 tahun honor di sebuah SDN di Kab.Pasaman,sekarang sdah terdaftar di kategori dua,mohon Bapak pertimbangkan kami yang sudah belasan tahun ini menghonor jangan hanya karena tidak lulus tes kami dikembalikan sebagai honor biasa,mohon perhatikan p-engabdian kami yang sudah belasan tahun ini.

    BalasHapus
  17. Assalamu Alaikum War. Wab. Untuk K2 di Kabupaten Morowali knp banyak nama yg hilang utk peserta ujian. Tolong penjelasannya

    BalasHapus
  18. Ass. pak sy sudah masukkan berkas kategori 2 ko ga ada nama sy muncul, sy sdh S1 ko yg lulus paket saja bisa masuk knpa sy ga bisa pengabdian sama2 lama. tolong pak gimna nasib sy ni ?

    BalasHapus
  19. assalamualaikum wr, wb.AKI saya:IBU SRI dan SEKELUARGA mengucapkan banyak2
    terimakasih kepada AKI atas angka togel yang di
    berikan "4D(4100)" alhamdulillah ternyata itu benar2 jebol dan berkat
    bantuan AKI AMARI saya bisa melunasi semua hutang2 orang tua saya yang
    ada di BANK dan bukan hanya itu AKI alhamdulillah sekarang saya
    sudah bisa bermodal sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya
    sehari2. itu semua berkat bantuan AKI AMARI sekali lagi makasih banyak
    yah AKI//JIKA ANDA BUTU ANGKA TOGEL GHOIB HASIL RITWAL 2D 3D 4D HBU AKI AMARI DI NO.0853-2175-4544 ATAU KLIK BLOG AKI http://akiamari.org (tanks admin)

    BalasHapus
  20. pegumuman nma" y lulus kira" kapan diberitahukan y gan......... cpek tiap hari browsing g pernah dapet"..........

    BalasHapus
  21. kapan keluar nama nama yang lulus

    BalasHapus
  22. tolong di akses kembali daftar nama yang lulus honorer di kategori 2 khusunya kab.kep.sangihe...makasih

    BalasHapus
  23. tolong di upload daftar nama yang lulus k2 di kab kep talaud.

    BalasHapus
  24. selamat malam pak kami dari guru bantu pusat dari pulau nias menyampaikan keluhan dihadapan bapak kami telah mendapatkan NIGB honor dari APBN pusat kapan kami bisa diangkat menjadi seperti kategori 2 data kami ada di LPMP provinsi , dikemendiknas pusat dan kami telah mengabdi rata-rata 5 samapi 7 tahun kami minta tolong agar kami bisa sejajar dengan teman-teman yang sudah cpns terima kasih sebelumnya

    BalasHapus
  25. ass..........pak sy honor di SDN 04 Bungaraya Kab, Siak sdh mengabdi 10 tahun kok nm sy gak masuk di k2, tlng diperhatikan nasib sy pak terima kasih. satu lg sy mau tnya apakah ad pendataan tenaga honorer k3?????? trm ksih

    BalasHapus
  26. Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar sumatra selatan, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 30 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah,namun teman saya memberikan no tlp Bpk DJOKO SUTRISNO yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya untuk kenaikan golongan, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudia saya sudah ada panggilan kejakarta untuk ujian, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Dr.Drs.Djoko sutrisno,Msi Hp: 0823-216-777-98. terima kasih

    BalasHapus
  27. Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, sama dengan mas D bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar ambon, Sudah 7 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 40 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah,namun teman saya memberikan no tlp Bpk DJOKO SUTRISNO yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya untuk kenaikan golongan, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudia saya sudah ada panggilan kejakarta untuk ujian, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Dr.Drs.Djoko sutrisno,Msi no hp beliau yang selalu aktif Hp: 0823-2067-3456. terima kasih

    BalasHapus
  28. KISAH SUKSES Lolos jadi PNS Guru di lingkungan PEMDA daerah SUM-UT. Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar MEDAN SUM-UT Sudah 12 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah beberapakali mengikuti ujian CPNS, dan membayar 75jt namun hasilnya nihill uangpun tidak dikembalikan bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan No.Hp. pribadi Bpk.Dede Djunaedhy,M.Si Selaku petinggi di BKN pusat yang di kenalnya sbgai selaku kepala DIT PENGADAAN PNS. saya pun mencoba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Berkas saya melalui Email, alhamdulillah No Nip dan SK saya akhirnya sdh keluar,allhamdulillah tentunya sy pun sangat gembira sekali. Jadi apapun keadaan anda skrg jngn pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan,ini adalah kisah nyata dari saya,untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kpda Bpk.Dede Djunaedhy M.Si Di BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya.Alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman2 yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi Direktorat Pengadaan PNS Bpk.Dede Djunaedhy M,Si.No Tlp.0816625371 siapa tau beliau mau membantu anda.

    BalasHapus
  29. KISAH SUKSES Lolos jadi PNS Guru di lingkungan PEMDA daerah SUM-UT. Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar MEDAN SUM-UT Sudah 12 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah beberapakali mengikuti ujian CPNS, dan membayar 75jt namun hasilnya nihill uangpun tidak dikembalikan bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan No.Hp. pribadi Bpk.Dede Djunaedhy,M.Si Selaku petinggi di BKN pusat yang di kenalnya sbgai selaku kepala DIT PENGADAAN PNS. saya pun mencoba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Berkas saya melalui Email, alhamdulillah No Nip dan SK saya akhirnya sdh keluar,allhamdulillah tentunya sy pun sangat gembira sekali. Jadi apapun keadaan anda skrg jngn pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan,ini adalah kisah nyata dari saya,untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kpda Bpk.Dede Djunaedhy M.Si Di BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya.Alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman2 yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi Direktorat Pengadaan PNS Bpk.Dede Djunaedhy M,Si.No Tlp.0816625371 siapa tau beliau mau membantu anda.

    BalasHapus
  30. KISAH SUKSES Lolos jadi PNS Guru di lingkungan PEMDA daerah SUM-UT. Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar MEDAN SUM-UT Sudah 12 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah beberapakali mengikuti ujian CPNS, dan membayar 75jt namun hasilnya nihill uangpun tidak dikembalikan bahkan saya sempat putus asa,namun teman saya memberikan No.Hp. pribadi Bpk.Dede Djunaedhy,M.Si Selaku petinggi di BKN pusat yang di kenalnya sbgai selaku kepala DIT PENGADAAN PNS. saya pun mencoba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim Berkas saya melalui Email, alhamdulillah No Nip dan SK saya akhirnya sdh keluar,allhamdulillah tentunya sy pun sangat gembira sekali. Jadi apapun keadaan anda skrg jngn pernah putus asa dan terus berusaha, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasih jalan,ini adalah kisah nyata dari saya,untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kpda Bpk.Dede Djunaedhy M.Si Di BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya.Alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.Teman2 yg ingin seperti saya silahkan anda hubungi Direktorat Pengadaan PNS Bpk.Dede Djunaedhy M,Si.No Tlp.0816625371 siapa tau beliau mau membantu anda.

    BalasHapus

Artikel Penting Lainnya

widget CAD
Copyright © 2013 | sdncigulingan.blogspot.com | Powered by : blogger